f-istimewa MOU:Gubernur Kepri HM Sani menandatangani MoU rumah murah dengan Menpera Djan Faridz, Selasa (3/4).
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) di Kepri bakal bisa memiliki rumah murah berlokasi di Dompak Tanjungpinang. Gubernur Kepri HM Sani menandatangani kesepakatan pembangunan rumah ini dengan pejebat kementerian serta lembaga terkait di Jakarta, Selasa (3/4).
Jumlah rumah yang dibangun 1.000 unit dengan luas lahan 40 hektare. Setelah kesepakatan diteken, lembaga terkait diminta segera mewujudkan pembangunan ini. Gubernur berangkat ke Jakarta bersama Sekdaprov Kepri Suhajar Diantoro dan Kepala Bappeda Robert Iwan Loriaux.
Disampaikan oleh Sekda, cicilan untuk rumah bagi PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah ini di bawah Rp500 ribu. Agar terwujud, pemerintah akan memberikan kemudahan termasuk perizinan, fasilitas air serta diskon yang murah.
Program yang dilaksanakan di Kepri ini bagian dari kesepakatan kepala daerah, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Bank Rakyat Indonesia dan Perumnas.
Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, menargetkan pada 2012, bisa terbangun sebanyak 200 ribu rumah murah untuk PNS, yang tersebar di 57 kabupaten/kota. Tahun 2013, target meningkat menjadi 500 ribu rumah.
Rumah murah itu termurah seharga Rp25 juta, termahal Rp70 juta. ”Instruksi presiden adalah menyediakan rumah dengan harga 25 juta,” kata Djan Faridz di acara Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Perumnas dengan kepala daerah, di Kantor Kemendagri, Selasa (3/4).
Perumnas sebagai pelaksana proyek diminta agar tidak mengambil keuntungan besar. Bahkan, para bupati/walikota diminta untuk memangkas biaya lainnya di luar harga rumah seperti biaya pemasangan listrik, sertifikasi dan IMB.
“Saya minta untuk sertifikasi digratiskan. Jadi sertifikasi untuk PNS tak dipungut lagi,” harap Djan Faridz.
Dijelaskan, cicilan rata-rata per bulan untuk pembelian rumah murah itu adalah Rp350 ribu. “Kredit 15 tahun, bunganya flat 7,25 persen per tahun fixed dan artinya cicilannya sekitar Rp350 ribu hingga per bulan, sangat terjangkau,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Mendagri Gamawan Fauzi mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat edaran kepada para bupati/wali kota agar biaya-biaya terkait perijinan pembangunan Rumah Murah dan Rumah Sederhana yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan PNS ini bisa diringankan, bahkan kalau bisa digratiskan.
Dikatakan Gamawan, selain untuk kebutuhan perumahan, program ini sekaligus untuk menyerap tenaga kerja. Hitung-hitungan Gamawan, jika pembangunan satu rumah menyerap 10 tenaga kerja, maka untuk 200 ribu rumah menyerap dua juta tenaga kerja.
“Jika ditambah lagi 500 ribu rumah, terserap tujuh juta tenaga kerja. Ini sangat berarti,” kata Gamawan.
Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto menambahkan dalam pembangunan rumah tersebut, perseroan akan menganggarkan dana dari kas internal sekitar Rp1,4 triliun atau 20 persen dari total yang dialokasikan Rp7 triliun. Sementara 60 persen atau Rp4,2 triliun diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia.
“Rumah murah ini merupakan subsidi dari pemerintah. Sisa dana pembangunan berasal dari pemerintah,” tuturnya.
Menyoal kesiapan lahan, pemerintah kota setempat akan menyediakan lahan, sehingga Perumnas segera membangun perumahan murah tersebut.
Direktur Utama BRI Sofyan Basir menyatakan mendukung bisnis Perumnas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penyediaan tempat tinggal murah bagi yang berpenghasilan rendah.
“Bisnis Perumnas cukup pesat akhir-akhir ini, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan rumah murah bagi PNS di sekitar 55 wilayah di Indonesia,” kata Sofyan.
Ia menyebutkan BRI telah menyediakan fasilitas untuk pembelian tempat tinggal bagi konsumen Perumnas melalui fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS).
“Suku bunganya rendah serta kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan menjadi kesempurnaan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh tempat huni,” imbuhnya.(SIGIT RACHMAT)
Jumlah rumah yang dibangun 1.000 unit dengan luas lahan 40 hektare. Setelah kesepakatan diteken, lembaga terkait diminta segera mewujudkan pembangunan ini. Gubernur berangkat ke Jakarta bersama Sekdaprov Kepri Suhajar Diantoro dan Kepala Bappeda Robert Iwan Loriaux.
Disampaikan oleh Sekda, cicilan untuk rumah bagi PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah ini di bawah Rp500 ribu. Agar terwujud, pemerintah akan memberikan kemudahan termasuk perizinan, fasilitas air serta diskon yang murah.
Program yang dilaksanakan di Kepri ini bagian dari kesepakatan kepala daerah, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Bank Rakyat Indonesia dan Perumnas.
Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, menargetkan pada 2012, bisa terbangun sebanyak 200 ribu rumah murah untuk PNS, yang tersebar di 57 kabupaten/kota. Tahun 2013, target meningkat menjadi 500 ribu rumah.
Rumah murah itu termurah seharga Rp25 juta, termahal Rp70 juta. ”Instruksi presiden adalah menyediakan rumah dengan harga 25 juta,” kata Djan Faridz di acara Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Perumnas dengan kepala daerah, di Kantor Kemendagri, Selasa (3/4).
Perumnas sebagai pelaksana proyek diminta agar tidak mengambil keuntungan besar. Bahkan, para bupati/walikota diminta untuk memangkas biaya lainnya di luar harga rumah seperti biaya pemasangan listrik, sertifikasi dan IMB.
“Saya minta untuk sertifikasi digratiskan. Jadi sertifikasi untuk PNS tak dipungut lagi,” harap Djan Faridz.
Dijelaskan, cicilan rata-rata per bulan untuk pembelian rumah murah itu adalah Rp350 ribu. “Kredit 15 tahun, bunganya flat 7,25 persen per tahun fixed dan artinya cicilannya sekitar Rp350 ribu hingga per bulan, sangat terjangkau,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Mendagri Gamawan Fauzi mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat edaran kepada para bupati/wali kota agar biaya-biaya terkait perijinan pembangunan Rumah Murah dan Rumah Sederhana yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan PNS ini bisa diringankan, bahkan kalau bisa digratiskan.
Dikatakan Gamawan, selain untuk kebutuhan perumahan, program ini sekaligus untuk menyerap tenaga kerja. Hitung-hitungan Gamawan, jika pembangunan satu rumah menyerap 10 tenaga kerja, maka untuk 200 ribu rumah menyerap dua juta tenaga kerja.
“Jika ditambah lagi 500 ribu rumah, terserap tujuh juta tenaga kerja. Ini sangat berarti,” kata Gamawan.
Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto menambahkan dalam pembangunan rumah tersebut, perseroan akan menganggarkan dana dari kas internal sekitar Rp1,4 triliun atau 20 persen dari total yang dialokasikan Rp7 triliun. Sementara 60 persen atau Rp4,2 triliun diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia.
“Rumah murah ini merupakan subsidi dari pemerintah. Sisa dana pembangunan berasal dari pemerintah,” tuturnya.
Menyoal kesiapan lahan, pemerintah kota setempat akan menyediakan lahan, sehingga Perumnas segera membangun perumahan murah tersebut.
Direktur Utama BRI Sofyan Basir menyatakan mendukung bisnis Perumnas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penyediaan tempat tinggal murah bagi yang berpenghasilan rendah.
“Bisnis Perumnas cukup pesat akhir-akhir ini, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan rumah murah bagi PNS di sekitar 55 wilayah di Indonesia,” kata Sofyan.
Ia menyebutkan BRI telah menyediakan fasilitas untuk pembelian tempat tinggal bagi konsumen Perumnas melalui fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS).
“Suku bunganya rendah serta kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan menjadi kesempurnaan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh tempat huni,” imbuhnya.(SIGIT RACHMAT)
Sumber :.http://tanjungpinangpos.co.id